STRUKTUR DPC PKS TAMAN 2011-2015

Pengurus BPH :

Ketua Umum                                                  : Ozi  Riyanto

Sekretaris Umun                                             : Anas Anwari

Bendahara Umum                                           : Hendratno Wibowo / Agus Hendriawan

Pengurus Bidang Sektoral :

Ketua Bidang Kaderisasi                                : Muchammad Muri / Ahmad Mawarzi

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan         : Alif Mustaqim / M. Fadhil

Ketua Bidang Kebijakan Publik                     : Muhammad Yusroni / Slamet Chaniago

Ketua Bidang Kepanduan & Olah Raga        : Kariyanto / Yazid

Ketua Bidang Generasi Muda & Profesi        : Slamet Santoso / Asep Yuniawan

Ketua Bidang Perempuan                               : Jeky Dini / Siti Munawaroh

Ketua Bidang Ekonomi & KWU                   : Sugeng Widodo / Sudarmujianto / Samsul Hadi

Ketua Bidang Kelembagaan Sosial                : Daud Sulaiman / Muslim

Ketua Bidang Kajian & Perencanaan             : Hendro / Ginarto

Pengurus Bidang Teritorial

Ketua Bidang Ranting Dakwah (KRD) 1      : Sunari

Ketua Bidang Ranting Dakwah (KRD) 2      : Puji Slamet

Ketua Bidang Ranting Dakwah (KRD) 3      : M. Yusroni

Ketua Bidang Ranting Dakwah (KRD) 4      : Anas Anwari

Ketua Bidang Ranting Dakwah (KRD) 5      : Daud Sulaiman

Ketua Bidang Ranting Dakwah (KRD) 6      : Sugeng Widodo

Pembagian Ranting Dakwah (KRD) 1 – 6 dari desa/kelurahan di Taman

Ranting Dakwah  1 : Bebekan, Sepanjang, Ketegan, Wonocolo

Ranting Dakwah  2 : Wage, Kedungturi, Geluran, Bohar

Ranting Dakwah  3 : Jemundo, Sadang, Sambibulu, Gilang

Ranting Dakwah  4 : Ngelom, Kalijaten, Kletek, Taman

Ranting Dakwah  5 : Bringinbendo, Sidodadi, Kramat Jegu, Trosobo

Ranting Dakwah  6 : Tawangsari, Krembangan, Tanjungsari, Pertapan Maduretno

Read more »

PKS Pelajari Kiat AKP Turki Menang Pemilu 3 Kali

Kemenangan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP/Partai Keadilan dan Pembangunan) dalam tiga pemilu terakhir di Turki menginspirasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini pun mempelajari kiat kemenangan kepada partai pimpinan Recep Tayiv Erdogan tersebut.

"Apa yang telah diraih AKP dengan terus memperoleh suara mayoritas dalam tiga pemilu terakhir di Turki merupakan fenomena. Kita ingin belajar banyak bagaimana mereka memperoleh kemenangan," kata Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (BHLN) DPP PKS, Taufik Ramli Wijaya dalam Coffee Morning bertajuk 'Kiat Partai Politik Meraih Dukungan; Studi Kasus Keberhasilan AK Parti di Turki', di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (24/2).

Taufik menyampaikan, AKP sebagaimana halnya PKS merupakan partai yang baru lahir. "Umurnya baru 10 tahun. Namun dalam usia yang masih relatif muda AKP berhasil menjadi partai berkuasa," ujar Taufik.

Menjawab pertanyaan tentang kiat keberhasilan meraih dukungan, Ketua Bidang Kepemudaan AKP, Adam Ali Yilmaz mengatakan, penokohan merupakan kunci keberhasilan AKP. Erdogan, kata Adam, merupakan tokoh yang sangat dikagumi di Turki.

"Sekitar 70 persen kemenangan AKP ditentukan oleh ketokohan Erdogan," jelas dia.

Kunci keberhasilan lainnya adalah AKP selalu berusaha dekat dengan rakyat, berusaha memberikan solusi terhadap beragam persoalan yang dihadapi masyarakat.

Adam juga mengemukakan, meskipun sudah menjadi partai pemenang, AKP tetap ingin belajar dan menimba pengalaman dari partai-partai lain di dunia, termasuk dari PKS.

"Kami juga ingin belajar dari PKS. Karena PKS dikenal cukup baik dalam hal kaderisasi dan pembinaan kaum muda," urai Adam.

Kehadiran pengurus AKP ke PKS merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya sejumlah pengurus PKS sudah melakukan kunjungan ke kantor pusat AKP, baik di Ankara maupun Istanbul. Bahkan PKS sempat mengirimkan tim observer dalam Pemilu Turki beberapa waktu lalu. Salah satu kegiatannya adalah mempelajari manajemen kampanye AKP.

Read more »

FPKS : Negara Harus Hadir dalam Pelayanan dan Perlindungan TKI

Jakarta (20/2) Pembenahan di segala sisi sektor ketenagakerjaan, terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus segera dirintis dan dilakukan segera. Semangat pembenahan dan reformasi sistem sektor perlindungan TKI sebaiknya berprinsip pada jargon: ‘aman, mudah, murah, dan berkualitas’. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Memperkuat peran negara dalam pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri’ yang diselenggarakan Kelompok Komisi IX FPKS DPR RI, di DPR, Senin (20/2).

Peran negara dalam perlindungan TKI di luar negeri masih dinilai kurang, hal ini terlihat dengan masih tingginya jumlah kasus TKI yang mengalami masalah hukum di negara penempatan. “Kita sering menyebut TKI sebagai pahlawan devisa, namun tidak pernah ada penghargaan, bahkan diabaikannya perlindungan terhadap TKI di luar negeri yang merupakan domain negara,” kata Kamal.

Besarnya arus tenaga kerja ke luar negeri juga menunjukkan lemahnya negara dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. “Seharusnya negara mampu mengoptimalkan peran pelayanan, peningkatan kualitas SDM, maupun perlindungan terhadap TKI.”

Karena itu, Fraksi PKS DPR mengusulkan sebuah gagasan dalam pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri yang berprinsip : (1) aman, yakni optimalisasi perlindungan dan proaktif dalam penyelesaian masalah hukum TKI; (2) mudah, yakni pelayanan yang paripurna bagi TKI baik sejak pra penempatan, ketika di luar negeri sampai pulang ke tanah air dimulai dengan tertib administrasi; (3) murah, yakni efisiensi biaya yang dikeluarkan TKI untuk bekerja di luar negeri, dan (4) berkualitas, yakni setiap upaya pelayanan dan perlindungan TKI terus mengalami peningkatan kinerja dan pencapaian prestasi secara periodik.

Sumber: Fraksi PKS DPR RI

Read more »

Hidayat Nur Wahid: Survei LSI ke PKS Selalu Salah

itoday - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya pengalaman panjang dengan Lembaga Survei Indonesia  Indonesia (PKS) yang menempatkan posisi partai ini selalu terendah.

"Sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, LSI menempatkan PKS dalam surveinya dalam posisinya yang rendah, tetapi hasilnya PKS mendapat tiga kali lipat yang disurvei LSI," kata Anggota Dewan Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada itoday, Selasa (21/2).

Kata Hidayat, saat dirinya menjadi Presiden PKS, sebelum Pemilu 2004, LSI pernah mengeluarkan survei bahwa suara PKS naik tidak akan lebih dari tiga persen. "Justru dalam Pemilu 2004, suara PKS sekitar 7,4 persen," ungkapnya.

Menurut Hidayat LSI bukan kitab suci, surveinya bukan kebenaran bahkan tiga kali telah meleset semuanya. "bukan berati PKS boleh berandai-andai atau mengabaikan, ini penting untuk dijadikan pemicu agar PKS bekerja lebih efektif dan giat lagi, masih ada waktu yang panjang, dan PKS akan membuktikan survei LSI yang sekian kalinya salah," papar Hidayat.

Lanjutnya, survei tidak boleh dijadikan hantu yang membuat PKS maupun partai lain menjadi ketakutan, panik menjadi sepenuhnya gagal. "Tidak boleh menjadikan survei itu segala-galanya. kalau survei yang menentukan buat apa pemilu," pungkasnya.

Sumber: Indonesia Today

Read more »

PKS INGIN PEMILU MURAH

Penyelenggaraan pemilu baik legislatif dan presiden selalu menghabiskan dana yang fantastis. Oleh karena itu, ke depan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendambakan pemilu yang lebih murah. Apakah karena PKS sudah kehabisan pundi-pundi?

"Kita perlu mendorong terciptanya pemilu yang murah namun tidak menghilangkan kualitas demokrasi dan pemilu itu sendiri. Pemilu murah sehingga bisa menghindari partai politik dari hutang budi kepada pemilik modal dan kalau itu dihindari parpol akan independen. Jauhkan dominasi pemilik modal dari partai politik," kata Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Semua parpol diminta untuk mewujudkan pemilu murah melalui revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR. Gejala ketergantungan partai politik terhadap pemilik modal, menurut Anis, sudah terjadi sejak Pemilu 2009 lalu. Apalagi pada Pemilu 2009 diterapkan sistem suara terbanyak.

"Semakin mahal ongkos politik, semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemilik modal. Gejalanya sudah terlihat dari Pemili 2009. Setelah itu ada Pilkada yang memakan ongkos besar. Belum lagi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," keluh Anis.

Salah satu penyebab tingginya angka ketergantungan partai politik kepada pemilik modal adalah diterapkannya sistem pemilu dengan menetapkan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak. Hal ini dipandang memancing caleg dan parpol untuk mencari dana sebesar-besarnya.

"Caleg akan berupaya mencari dana untuk bisa memenangkan pertarungan pada Pemilu Legislatif. Tentunya juga caleg akan meminjam dana dari manapun dan pemilik modal akan memanfaatkan. Bila terpilih, maka pemilik modal akan menagih kepada caleg terpilih, apakah dengan proyek atau bentuk lainnya," tandasnya.

Read more »

Ringkasan Wawancara via TVOne Kamis Petang Terkait Situasi Pasca Reshuffle

1. #PKS tlh lalui 3 pengalaman: berada di luar kabinet & di luar legistatif, di legislatif di luar kabinet, di legisltf /kabinet

2. Di tiga pengalaman tersebut #PKS mengalami hal yang sama di setiap pemilu: pergerakan suaranya terus bertambah

3. Pengurangan Menteri tak mengubah byk sikap bg #PKS, karena yg penting bagi PKS adlh terus bekerja optimal utk kepentingan bangsa & negara
 
4. orang boleh berasumsi, sikap #PKS terkait menteri kabinet & sikap terhadap presiden atas dasar politis semata. Padahal itu tak tepat.

5. Padahal #PKS bersikap selama ini lebih berdasar pd  kemaslahatan masyarakat Indonesia untuk jangka panjang. Bkn politik sesaat.

6. Tentang wacana #PKS keluar dari kabinet, menjadi oposisi, itu bukanlah sebuah aksi untuk membalas pengurangan satu pos menteri.

‎​7. Tapi lbh karena pada soal mendasar yang harus dikaji apakah ketika #PKS keluar dari kabinet, maka berlangsungnya pemerintahan kian baik?

8. Maka #PKS siap untuk dianggap tidak 'wah' karena bertahan di koalisi walau menteri dikurangi satu (itu kalau bertahan dalam koalisi).

9. Kalaupun menjadi oposisi, yg menjadi wacana, kader #PKS (yg kebanyakan masih bersemangat muda) nothing to loose utk melakukannya.

10. Yg penting bekerja. Di luar atau di dlm kabinet, #PKS tak akan merasa rugi atau dirugikan. Perjuangan utk perbaikan akan tetap berjalan.

11. #PKS tetap akan menyikapi kondisi yang ada, walau tidak harus dengan mengeluarjan sebuah pernyataan sikap.

12. Namun yang jelas, dengan pengurangan menteri, akan ada perubahan subtansi kontrak koalisi #PKS dg SBY dari yang ada sebelumnya.

13. Karena SBY tidak seratus persen memegang kontrak, maka wajar kalo kemudian komitmen #PKS terhadap kontrak yang ada juga akan berkurang.

14. Ust. Hilmi dan SBY sama-sama punya gentlement agreement. Jadi kalo SBY punya sikap, #PKS melalui Ust. Hilmi juga pasti akan bersikap.

15. Sikap #PKS atas reshuffle kabinet ini akan dinamis, dg melihat wacana sosial, dinamika internal & pertimbangan2 kemaslahatan

Twitter: @luthfihasan

Read more »